Kepulauan Riau Mulai Memungut Biaya Pelabuhan Di Tengah Pandemi

Kepulauan Riau Mulai Memungut Biaya Pelabuhan Di Tengah Pandemi – Pemerintah Kepulauan Riau, yang mengatur serangkaian pulau yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, telah mulai mengenakan biaya parkir kapal di enam wilayah pelabuhan di seluruh provinsi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghasilkan pendapatan di tengah kemerosotan ekonomi yang disebabkan pandemi. Gubernur Ansar Ahmad yang baru dilantik mengatakan bahwa provinsi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan Rp 200 miliar (US $ 14,28 juta) untuk biaya parkir setiap tahun dan meminta operator untuk terus meningkatkan layanan mereka guna menarik lebih banyak kapal ke perairan Kepulauan Riau dan membuang jangkar.

“Kami harus memberikan layanan terbaik dengan harga murah agar lebih banyak kapal yang datang ke kami,” kata Ansar belum lama ini. Provinsi ini siap memanfaatkan peluang di saat ruang pelabuhan di Singapura dan Johor Bahru di Malaysia menyusut. Sebagai wilayah yang paling dekat dengan tetangga Indonesia, Kepulauan Riau siap untuk memanfaatkan limpahan tersebut, kata gubernur. Untuk menandai dimulainya kebijakan baru, Ansar menyerahkan izin kepada perusahaan swasta PT Bias Delta Pratama untuk mengoperasikan kawasan pelabuhan di perairan Galang di kota Batam pada 3 Maret. Beberapa izin lainnya diberikan kepada perusahaan lain, termasuk perusahaan patungan antar negara. Operator pelabuhan PT Pelindo I, PT Maxter Dyrynusa Perdana dan PT Asinusa Putra Sekawan.

PT Pelabuhan Kepri, Badan Usaha Milik Daerah, juga mendapat izin. Selain Galang, lokasi pelabuhan yang tunduk pada kebijakan baru ini antara lain di perairan Pulau Nipah, Tanjung Berakit, Karimun, Selat Riau, dan Batu Ampar. Dulu, bea penjangkaran masuk ke Kementerian Perhubungan sebagai penerimaan negara bukan pajak, meski mendapat protes dari pemerintah daerah. Sejak 2005, pemerintah Kepulauan Riau telah menuntut kesepakatan bagi hasil untuk pengoperasian lokasi pelabuhan. Pemerintah pusat akhirnya setuju untuk mengizinkan provinsi memungut iuran dari layanan tahun lalu. Ansar mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan berperan besar dalam mengubah kebijakan tersebut. “Sebelum saya dilantik sebagai gubernur, saya bertemu dengannya dan meminta bantuan. Kami sangat membutuhkan sumber pendapatan baru karena pandemi telah banyak menyerap APBD kami, ”kata Ansar.

Seperti Luhut, Ansar adalah politikus Partai Golkar. Dalam beberapa kesempatan, Luhut mendukung provinsi tersebut sehingga bisa mendapatkan hak untuk mengelola lokasi pelabuhan. Baru-baru ini, dia meminta kepada Angkatan Laut Indonesia (TNI-AL) untuk mendukung penyelenggara daerah dengan pengamanan di sekitar kawasan pelabuhan. Secara terpisah, Direktur PT Bias Delta Pratama Capt Ahmad Jauhari mengatakan, pihaknya siap memenuhi ekspektasi gubernur. Dia mengatakan PT BDP telah menetapkan tarif parkir yang kompetitif untuk wilayah operasinya yang luasnya mencapai 72 kilometer persegi dan berkapasitas 300 kapal per hari.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *