Sejuta Surat Nelayan Cantrang untuk Jokowi

Nelayan pesisir Rembang berbondong-bondong mengumpulkan surat untuk Presiden Joko Widodo. Mereka meminta Jokowi untuk melegalkan kembali penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.

Sejuta surat dikumpulkan Aliansi Nelayan Indonesia (ANI). Tak hanya Rembang, nelayan cantrang di Brebes, Tegal, Batang, Juwana, Lamongan, Tuban, Madura, hingga Probolinggo turut mengirimkan surat.

“Pengumpulan surat mulai dilakukan sejak tanggal 1 Oktober kemarin. Kita masih menunggu karena banyak teman-teman (nelayan cantrang) yang masih di laut,” kata Koordinator Aksi Lestari Priyanto di Tasik Agung, Rembang, Jawa Tengah, Kamis, 3 November 2017.

Rencananya, sejuta surat itu akan diserahkan kepada Jokowi pada 22 Desember 2017 sembari berdemo menuntut pencabutan pelarangan cantrang di depan Istana Merdeka. Di Rembang sendiri, kini sudah terkumpul sekitar 5.000 surat.

“Harapannya minta agar cantrang tidak dilarang. Kalau dilarang, nelayan banyak yang tidak bisa melaut. Kita menggantungkan hidup oleh cantrang, kita butuh kerja, butuh makan untuk menyambung hidup,” tukas dia.

Pelarangan cantrang dianggap berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi nelayan. Berdasarkan kajian Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), total potensi kerugiannya mencapai Rp3,4 triliun per tahun.

Sekretaris Jenderal MPN Nimmi Zulbainarni membeberkan, kerugian ekonomi dari pelarangan cantrang di lima titik pesisir Pulau Jawa sebanyak Rp1,9 triliun. Dampak sosialnya, 66.641 pekerja, dari nelayan, pabrik pengolahan ikan, hingga pengrajin tali selambar kehilangan pekerjaan. Dampak sosial itu ditaksir senilai Rp1,5 triliun.

“Ini baru pelarangan cantrang saja, belum alat-alat tangkap ikan lainnya seperti pelarangan transhipment, pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang juga dilarang,” pungkas Nimmi.

Larangan penggunaan alat tangkap cantrang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di beleid itu, cantrang dan 16 alat tangkap lainnya hanya boleh digunakan hingga akhir 2016.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti kemudian mengeluarkan Permen Nomor 71 Tahun 2016 untuk menyempurnakan Permen KP 2/2015. Menindaklanjuti beleid tersebut, Susi mengeluarkan Surat Edaran 72/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Penggunaan alat cantrang dilarang mulai Juli 2017.

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Penggunaan cantrang kemudian diperbolehkan hingga 31 Desember 2017. Cantrang hanya diizinkan di wilayah operasi tangkap ikan.

admin

Create Account



Log In Your Account