Pemerintah Menyetujui Revisi UU Pertambangan Di Tengah Protes

Pemerintah Menyetujui Revisi UU Pertambangan Di Tengah Protes – Ketika negara bergulat dengan krisis COVID-19, anggota parlemen telah menyetujui revisi kontroversial Undang-Undang Batubara dan Mineral 2009, meskipun ada protes dari organisasi masyarakat sipil. Undang-undang baru, yang bertujuan untuk mengembangkan industri pertambangan hilir Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan memungkinkan penambang untuk memperpanjang izin melalui proses birokrasi yang lebih sederhana dan terpusat. Kelompok sipil telah mengecam peraturan tersebut karena kekhawatiran akan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Setelah berbulan-bulan musyawarah, delapan dari sembilan partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa sepakat untuk mengesahkan RUU tersebut, dengan hanya Partai Demokrat yang menentangnya.

“Saya minta kepada semua anggota pada pertemuan tingkat kedua ini sekali lagi : Apakah kita setuju untuk mengesahkan revisi UU Minerba 2009? Setuju, ”kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna siaran langsung, dilanjutkan dengan ketukan palu. DPR dan pemerintah, yang dipimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, baru merilis draf finalnya kepada publik pada Senin, yang salinannya diperoleh The Jakarta Post. RUU tersebut merevisi 82 ​​persen dari 175 pasal dalam UU Pertambangan asli dan menambahkan dua pasal baru. Kelompok masyarakat sipil mengkritik perubahan tersebut karena mengesampingkan otonomi daerah, perlindungan lingkungan dan masyarakat lokal. Revisi telah dirancang untuk menyelaraskan dengan aturan pertambangan di bawah omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja, bagian lain dari undang-undang baru yang mengubah permainan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, berbicara pada hari Selasa, mengatakan RUU tersebut bertujuan untuk merangsang industri nilai tambah hilir sekaligus memberikan kepastian hukum untuk investasi di industri tersebut. “Dan yang terpenting adalah memaksimalkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Menteri Arifin mengatakan kepada legislator pada hari Senin bahwa pemerintah tidak setuju dengan dua pasal dalam draf tersebut, yang keduanya kemudian diubah pada hari itu juga. Pasal 112 dari draf tersebut mewajibkan penambang milik asing untuk mendivestasikan 51 persen saham ke entitas Indonesia ‘sekaligus’. Kata-katanya kemudian diubah menjadi ‘bertahap’, dan pemerintah diberi kewenangan untuk menentukan syarat tahapan.

“Kita ingatkan, dengan krisis virus korona yang sedang berlangsung, kita harus melihat ketersediaan dana investasi ke depan,” kata Menkeu. RUU tersebut juga menambahkan klausul di bawah Pasal 102 yang menetapkan kuota minimal hasil pengolahan bijih logam menjadi “permintaan pasar domestik.” Frasa tersebut diubah menjadi “permintaan pasar” untuk mengakomodasi industri skala ekspor. “Jika ekonomi proyek tidak menguntungkan hari ini, pemerintah telah mengambil sikap untuk memulai kegiatan pengolahan dan pemurnian,” kata Djoko Widajanto dari Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) kepada Post, Selasa. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) juga mendukung undang-undang baru tersebut. “Kami yakin RUU ini memberikan kepastian hukum dan investasi jangka panjang,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia, juga di Jakarta, Selasa.

RUU tersebut mencerminkan kepentingan banyak pemangku kepentingan, termasuk eksportir bijih logam, raksasa pertambangan serta – pada tingkat yang lebih rendah – masyarakat lokal dan pecinta lingkungan. Revisi penting termasuk melipatgandakan ukuran maksimum zona penambangan tradisional menjadi 100 hektar dan izin untuk kegiatan penambangan di sungai dan laut. Sementara itu, revisi memotong birokrasi bagi penambang dengan memusatkan penerbitan izin di Kementerian Energi alih-alih membuat gubernur dan bupati tetap bertanggung jawab. “Anggota DPR kurang sensitif selama proses legislatif terhadap fakta bahwa pertambangan harus menyelesaikan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial,” kata Maryati Abdullah dari pengawas industri pertambangan Publish What You Pay (PWYP). PWYP dan pengawas industri pertambangan lainnya dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa mendesak anggota parlemen untuk menunda pembahasan RUU tersebut sampai setelah pandemi virus corona, dengan alasan Indonesia lebih baik memfokuskan sumber dayanya untuk menangani COVID-19 sebagai salah satu negara yang paling terpukul di Asia Tenggara.

Pengawas juga termasuk Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), AURIGA Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). “Diskusi dilakukan secara diam-diam, tanpa partisipasi dan dilanjutkan dengan narasi yang penuh dengan pasal-pasal bermasalah,” kata keempat pengawas tersebut seraya menambahkan bahwa mereka belum diundang untuk membahas draf tersebut. Menurut laporan tahunan terbaru Jatam, 783 izin pertambangan “terlibat” dalam tujuh bencana alam besar tahun lalu. Bencana yang berupa banjir dan longsor tersebut menewaskan 35 orang dan menyebabkan 83.722 warga mengungsi.

Salah satu kasus penting yang disoroti dalam laporan tersebut adalah adanya delapan tambang batubara di dalam wilayah DAS Provinsi Bengkulu. Tambang tersebut membuat wilayah itu rentan terhadap banjir besar tahun lalu yang menewaskan 24 orang dan membuat 12.000 orang mengungsi. “Tidak ada urgensi [pembahasan RUU] kecuali satu: menyelamatkan enam korporasi yang menguasai 70 persen produksi nasional,” kata ekonom Faisal Basri dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam pembahasan RUU di April. Dia merujuk pada enam penambang batu bara raksasa yang dasar hukumnya akan berakhir antara 2020 dan 2025, termasuk PT Adaro Energy, yang izinnya habis pada 2022. Pembahasan RUU itu berlarut-larut sejak 2015, dengan pembahasan serius mengenai draf terbaru. baru dimulai tahun lalu.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *